Tugas 1 Ekonomi Koperasi 'Konsep Koperasi'

Konsep,Aliran dan Sejarah Koperasi

1.Konsep Koperasi  


Konsep Koperasi Barat : 
 
Koperasi merupakan organisasi swasta, yang dibentuk oleh secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai kesamaan kepentingan,dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi. Persamaan kepentingan tersebut bisa berasal dari perorangan atau kelompok.Kepentingan bersama atau suatu kelompok keluarga atau kelompok kerabat dapat diarahkan untuk membentuk atau masuk menjadi anggota koperasi.
Jika dinyatakan seecara negatif, maka koperasi dalam pengertian tersebut dapat dikatakan sebagai "organisasi bagi egoisme kelompok". Namun demikian, unsur egoistik ini diimbangi dengan unsur positif sebagai berikut:

• Keinginan individual dapat dipuaskan dengan cara bekerjasama antar sesama anggota,dengan saling menguntungkan
• Setiap individu dengan tujuan yang sama dapat berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung risiko bersama.
• Hasil berupa surplus/keuntungan didistribusikan kepada anggota sesuai dengan metode yang telah disepakati
• Keuntungan yang belum didistribusikan akan dimasukkan sebagai cadangan koperasi. 

Dampak Langsung koperasi terhadap anggotanya adalah :

• Promosi kegiatan ekonomi anggota
• Pengembangan usaha perusahaan koperasi dalam hal investasi, formasi permodalan, pengembangan sumber daya manusia(sdm), pengembangan keahlian untuk bertindak sebagai wirausahawan, dan kerjasama antar koperasi  secara horizontal dan vertikal.

Dampak tidak langsung koperasi terhadap anggota hanya dapat dicapai, bila dampak langsungnya sudah diraih. Dampak Koperasi secara tidak langsung adalah sebagai berikut:

• Pengembangan sosial ekonomi sejumlah produsen skala kecil maupun pelanggan.
• Mengembangkan inovasi pada perusahaan kecil, misalnya inovasi teknik dan metode produksi.
• Memberikan distribusi pendapatan yang lebih seimbang dengan pemberian harga yang wajar antara produsen dengan pelanggan, serta pemberian kesempatan yang sama pada koperasi dan perusahaan kecil.

Konsep Koperasi Sosialis:


Konsep koperasi sosilais menyatakan bahwa koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah , dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional.Sebagai alat pelaksana dari perencanaan yang ditetapkan secara sentral, maka koperasi merupakan bagian dari suatu tata administrasi yang menyeluruh,berfungsi sebagai badan yang turut menentukan kebijakan publik,serta merupakan badan pengawasan dan pendidikan. Peran penting lain koperasi ialah sebagai wahana untuk mewujudkan kepemilikan kolektif sarana produksi dan untuk mencapai tujuan sosial politik. Menurut konsep ini, koperasi tidak berdiri sendiri tetapi merupakan subsistem dari sistem sosialisme untuk mencapai tujuan-tujuan sistem sosialis -komunis.


Konsep Koperasi Negara Berkembang :


Walaupun masih mengacu kepada kedua konsep tersebut, namun dengan cara tersendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangaannya. Campur tangan ini memang dapat dimaklumi karena apabila masyarakat dengan kemampuan sumberdaya manusia dan modalnya terbatas dibiarkan dengan inisiatif  sendiri untuk membentuk koperasi, maka koperasi tidak akan pernah tumbuh dan berkembang. Sehingga, pengembangan koperasi di negara berkembang sperti di Indonesia dengan top down approach pada awal pembangunannya dapat diterima,sepanjang polanya selalu disesuaikan dengan perkembangan pembangunan di negara tersebut. Dengan kata lain, penerapan pola top down harus diubah secara bertahap menjadi bottom up approach. Hal ini dimaksudkan agar rasa memiliki (sense of belonging) terhadap koperasi oleh anggota semakin tumbuh,sehingga para anggotanya akan secara sukarela berpartisipasi aktif. Apabila hal seperti tersebut dapat dikembangkan,maka koperasi yang benar-benar mengakar dari bawah akan tercipta,tumbuh dan berkembang.
Adanya campur tangan pemerintah Indonesia dalam pembinaan dan pengembangan koperasi di Indonesia membuatnya mirip dengan sosialis. Perbedaannya adalah, tujuan koperasi dalam konsep sosialis adalah untuk merasionalkan faktor produksi dari kepemilikan pribadi dan kepemilikan kolektif,sedangkan koperasi di negara  berkembang seperti di Indonesia , tujuannya adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya.


2. Latar Belakang Timbulnya Aliran Koperasi


Keterkaitan Ideologi,Sistem Perekonomian dan aliran Koperasi

Ideologi	Sistem Perekonomian	Aliran Koperasi
Liberalisme/Kapitalisme	Sitem ekonomi bebas liberal	Yardstick
Komunisme/Sosialisme	Sistem Ekonomi Sosialis	Sosialis
Tidak termasuk liberalisme dan komunisme	Sistem Ekonomi Campuran	Persemakmuran (Commonwealth)

Aliran Koperasi :

1. Aliran Yardstick : 

•  Dijumpai pada negara-negara yang berideologi kapitalis atau yang menganut perekonomian Liberal.

Koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralisasikan dan mengoreksi.

• Pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap jatuh bangunnya koperasi ditengah-tengah masyarakat. Maju tidaknya koperasi terletak di tangan anggota koperasi sendiri.
• Pengaruh aliran ini sangat kuat, terutama dinegara-negara barat dimana industri berkembang dengan pesat. seperti di AS,Perancis, Swedia,Denmark,Jerman,Belanda,dll.

     2. Aliran Sosialis :

• Koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, disamping itu menyatukan rakyat lebih mudah melalui organisasi koperasi.
• Pengaruh aliran ini banyak dijumpai di negara-negara Eropa Timur dan Rusia.

     3. Aliran Persemakmuran (Common wealth)

• Koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomimasyarakat.
• Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat berkedudukan strategis dan memegang peranan utama dalam struktur perekonomian masyarakat.
• Hubungan Pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat "Kemitraan (partnership)", dimana pemerintah bertanggung jawab dan berupaya agar iklim pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik.

"Kemakmuran Masyarakat Berdasarkan Koperasi" karangan E.D. Damanik

Membagi koperasi menjadi 4 aliran atau schools of cooperatives berdasarkan peranan dan fungsinya dalam konstelasi perekonomian negara,yakni: 

1. Cooperative Commonwealth School

• Aliran ini merupakan cerminan sikap yang menginginkan dan memperjuangkan agar prinsip-prinsip koperasi diberlakukan pada bagian luas kegiatan manusia dan lembaga, sehingga koperasi memberi pengaruh dan kekuatan yang dominan di tengah masyarakat.
• M.Hatta dalam pidatonya tgl.23 Agustus 1945 dengan judul" Indonesia Aims and Ideals",mengatakan bahwa yang dikehendaki bangsa Indonesia adalah suatu kemakmuran masyarakat yang berasaskan koperasi(what we Indonesias want to bring into existence is a Cooperative Commonwealth)

     2. School Of Modified Capitalism(school Yardstick)

• Suatu paham yang menganggap koperasi sebagai suatu bentuk kapitalisme,namun memiliki suatu perangkat peraturan yang menuju pada pengurangan dampak negatif dari kapitalis.

    3. The Socialist School

• Suatu paham yang menganggap koperasi sebagai bagian dari sistem sosialis

   4. Cooperative Sector School

• Paham yang menganggap filsafat koperasi sebagai sesuatu yang berbeda dari kapitalisme maupun sosialisme, dan karenanya berada diantara kapitalis dan sosialis.

 
3. Sejarah Perkembangan Koperasi

 

1. Sejarah Lahirnya Koperasi

•  1844 di Rochdale Inggris,lahirnya koperasi modern yang berkembang dewasa ini. Th.1852 jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit.
• 1862 dibentuklah Pusat Koperasi Pembelian "The Cooperative Whole Sale Society(CWS)
• 1818-1888 koperasi berkembang di Jerman dipelopori oleh Ferdinan Lasalle,Frederich W.Raiffersen
• 1808-1883 koperasi berkembang di Denmark dipelopori oleh Herman Schulze
• 1896 di London terbentuklah ICA(International Cooperative Alliance) maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional,.

 

      2. Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia

 

• 1895 di LEuwiliang didirikan pertama kali koperasi di Indonesia(Sukoco,"Seratus Tahun Koperasi di Indonesia") Raden Ngabei Ariawiriaatmadja,Patih Purwokerto dkk mendirikan Bank Simapn Pinjam untuk menolong teman sejawatnya para pegawai negri pribumi melepaskan diri dari cengkeraman pelepas uang. Bank Simpan Pinjam tersebut, semacam Bank Tabungan jiak dipakai istilah UU No.14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan, diberi nama "De Poerwokertosche hulp-en Spaarkbank der Inlandsche Hoofden" = Bank Simpan Pinjam para" priyayi" Purwokerto atau dalam bahasa Inggris "The Purwokerto Mutual Loan and Saving Bank for Native Civil Servants".

• 1920 diadakan Cooperative Commissie yang diketuai oleh Dr. JH.Boeke sebagai Adviseur voor Volks-credietwezen. Komisi ini diberi tugas untuk menyelidiki apakah koperasi bermanfaat di Indonesia.

• 12 Juli 1947 diselenggarakan kongres gerakan koperasi se-Jawa yang pertama di Tasikmalaya
• 1960, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.140 tentang Penyaluran Bahan Pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya.

• 1961, diselenggarakan Musyawarah Nasioanl Koperasi I (Munaskop I) di Surabaya untuk melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi terpimpin.

• 1965, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang no.14 th 1965 dimana prinsip NASAKOM (Nasionalis,Sosialis dan Komunis) diterapkan di koperasi . Tahun ini juga dilaksanakan Munaskop II di Jakarta

• 1967 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok perkoperasian disempurnakan dan diganti dengan UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

• Peraturan Pemerintah no.9 tahun 1995 tentang kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi.

Sumber :

• http://ksupointer.com/konsep-koperasi

• Koperasi Teori dan Praktik oleh Arifin Sitio dan Halomoan Tamba

• http://ocw.gunadarma.ac.id/course/economics/management-s1/ekonomi-koperasi/konsep-aliran-dan-sejarah-koperasi

• http://ahim.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/9892/BAB+I.ppt

 

www.gunadarma.ac.id

  

Tugas Akuntansi Keuangan Menengah 1A

Pengertian dari :
1.Uang Kertas : Uang Kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia , yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya(yang menyerupai kertas.  

2.Uang Logam : Uang Logam adalah uang yang terbuat dari logam, biasanya dari emas atau perak, karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi atau stabil,bentuknya mudah dikenali,sifatnya yang tidak mudah hancur,tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai. 

3.Cek yang belom disetorkan : Cek yaang belom disetorkan adalah cek yang sudah dicatat sebagai penerimaan tetapi belum dicatat oleh bank, atau cek yang sudah dicatat sebagai penerimaan oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan.Namun dapat juga diartikan sebagai cek yang sudah dicatat oleh perusahaan sebagai pengeluaran tetapi bank belum mencatatnya,ataupun cek yang sudah dicatat oleh bank sebagai pengeluaran tetapi belum dicatat oleh perusahaan. 

4.Simpanan dalam bentuk Giro: adalah Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan Dana dalam bentuk Giro.  

5.Traveller's checks : Traveller's Checks adalah cek yang dikeluarkan khusus untuk perjalanan  

6.Cashier's checks : Cashier's checks adalahsebuah Cek Kasir (Kasir cek, cek bank,cek resmi,demand draft,bank draft, atau cek bendahara) adalah pemeriksaan dijamin oleh Bank.Mereka diperlakukan sebagai dana dijamin dan biasanya dibersihkan pada hari berikutnya. ini adalah hak pelanggan untuk meminta " hari berikutnya ketersediaan"  ketika menyerahkan cek kasir secara pribadi. Sebagian Bank jelas mereka tidak langsung . Namun Bank diijinkan untuk mengambil kembali uang dari "membersihkan" cek satu atau dua minggu kemudian jika pengolahan selanjutnya menemukan itu menjadi penipuan. 

7.Bank Draft : Bank Draft yaitu cek atau perintah membayar dari suatu bank yang mempunyai rekening di bank lain, yang dikeluarkan atas permintaan nasabah melalui penyetoran lebih dulu di bank pembuat. 

8.Money Order : Money Order yaitu surat perintah membayar sejumlah uang tertentu berdasarkan keperluan pengguna.


Sumber :
http://www.google.com
http://iraparamita.blogspot.com/2011/10/ttugas-akuntansi-keuangan-menegah-1a.html

www.gunadarma.ac.id
   

(BPR) Peluang Biayai UMKM Masih Besar

JAKARTA, KOMPAS - Peluang Bank Perkreditan Rakyat membiayai usaha mikro, kecil, dan menengah masih sangat besar.  Dari 52,764 juta UMKM di Indonesia, baru 24,887 juta yang menjadi nasabah bank. 

  Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia Joko Suyanto mengemukakan hal itu dalam Indonesia Banking Expo di Jakarta,Jumat(13/5)

  "Masih ada peluang 52,83 persen dari total UMKM(usaha mikro kecil, dan menegah) atau 27,877 unit UMKM yang bisa dibiayai BPR (Bank Perkreditan Rakyat)", kata Joko.

   BPR dapat memanfaatkan peluang itu karena memiliki kedekatan dengan UMKM. Namun, Joko mengakui, untuk memanfaatkan seluruh peluang yang ada, modal yang dimiliki BPR sangat terbatas.

   Keterbatasan modal itu dibenarkan oleh Direktur Kredit,BPR, dan UMKM Bank Indonesia Edy Setiadi. Sekitar 90,6 persen dari 1.679 BPR di Indonesia memiliki modal disetor kurang dari Rp 5 miliar. Kondisi ini berpengaruh terhadap kapasitas pembiayaan.

    Saat ini, pangsa kredit BPR untuk UMKM hanya 4,7 persen meskipun 51,04 persen dari total kredit BPR disalurkan untuk UMKM. Per Maret 2011, kredit yang disalurkan BPR sebesar Rp 35,668 triliun.

    BI tengah membahas rencana menaikkan modal minimum BPR yang saat ini Rp 500 juta-Rp 5 miliar, bergantung daerah. Nantinya, modal akan menjadi 2,5 kali modal saat ini. Namun, kenaikan modal tersebut berbeda-beda untuk setiap daerah.

      Edy menyebutkan pembobolan sebagai faktor dominan penyebab BPR dilikuidasi. Hal itu berhubungan dengan integritas sebagian pemilik dan pengelola BPR yang masih rendah.

     "Saatnya BPR yang sudah besar memiliki direktur kepatuhan. Harus dilakukan kontrol internal karena beberapa kebocoran terjadi di BPR," ujar Edy.

      Diperkirakan, dari sisi aset, 80-an BPR atau 5 persen dari 1.679 BPR memiliki aset cukup besar. Dengan kebutuhan direktur kepatuhan itu, Peraturan Bank Indonesia mengenai BPR harus diubah.

     Joko menyatakan, tambahan direktur kepatuhan akan meningkatkan biaya operasional BPR. Namun, ia mengakui, kontrol internal adalah masalah serius yang harus dipikirkan BPR.

     Lembaga Penjamin Simpanan menyebutkan, sebanyak 10 BPR dilikuidasi pada 2010. Sebagian besar akibat pembobolan. (IDR)

Sumber:

KOMPAS, SABTU, 14 Mei 2011

Halaman 20

Dikutip pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 21/05/2011 

Jam : 20.00 WIB

www.gunadarma.ac.id

Perekonomian daerah di Indonesia

Tinggi atau rendahnya suatu Perekonomian di suatu negara dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya adalah dengan melihat Tingkat Pendapatan PerKapita di suatu  Negara tersebut. Menurut Badan Pusat(BPS) Pendapatan PerKapita biasa digunakan pada tingkat nasional sedangkan pada tingkat daerah tersedia PDRB perkapita. Berikut ini adalah data mengenai "Produk Domestik Regional Bruto perkapita Atas dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi,2005-2009(Ribu/Rupiah)":

Di daerah Sumatera digolongkan menjadi 10 Provinsi, yaitu :

1. Prov.Aceh pada tahun 2005 PDRB perkapitanya  sebesar 8.886, pada tahun 2006 sebesar 8.873, pada tahun 2007 sebesar 8.519, pada tahun 2008 sebesar 7.938 dan pada tahun 2009 sebesar 7.376
2. Prov.Sumatera Utara(Sumut) pada tahun 2005 PDRB perkapitanya sebesar 7.078, pada tahun 2006 sebesar 7.393, tahun 2007 sebesar 7.775, pada tahun 2008 sebesar 8.141 dan pada tahun 2009 PDRB perkapitanya sebesar 8.421
3. Prov.Sumatera Barat(Sumbar) pada tahun 2005 pendapatan perkapitanya sebesar 6.385, tahun 2006 sebesar 6.681,pada tahun 2007 sebesar 7.006,tahun 2008 sebesar 7.350 dan pada tahun 2009 sebesar 7.553
4. Prov.Riau pada tahun 2005 pendapatan perkapitanya sebesar 16.396,dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. tahun 2006 sebesar 16.832, tahun 2007 sebesar 17.001, tahun 2008 sebesar 17.553 dan pada tahun 2009 pendapatan perkapitanya sebesar 17.663
5. Prov. Jambi pada tahun 2005 pendapatan perkapitanya sebesar 4.762,pada tahun 2006 sebesar 4.956,tahun 2007 sebesar 5.206, tahun 2008 sebesar 5.486 dan pada tahun 2009 sebesar 5.741
6. Prov. Sumatera Selatan(Sumsel) tingkat pendapatan perkapitanya di tahun 2005 sebesar 7.282, tahun 2006 7.548, pada tahun 2007 sebesar 7.872,tahun 2008 sebesar 8.153 dan pada tahun 2009 sebesar 8.369
7. Prov.Bengkulu pada tahun 2005 sebesar 3.984,tahun 2006 sebesar 4.154, tahun 2007 sebesar 4.353 pada tahun 2008 sebesar 4.497 dan pada tahun 2009 sebesar 4.609
8. Prov.Lampung PDRB perkapita pada tahun 2005 sebesar 4.148, tahun 2006 sebesar 4.293,pada tahun 2007 sebesar 4.485, pada tahun 2008 sebesar 4.656 dan pada tahun 2009 sebesar 4.827
9. Prov.Kep.Bangka Belitung PDRB perkapitanya pada tahun 2005 sebesar 8.101,pada tahun 2006 sebesar 8.300,tahun 2007 sebesar 8.552,tahun 2008 sebesar  8.810 dan pada tahun 2009 menunjukkan sebesar 8.996
10. Prov.Kep.Riau pada tahun 2005 Pdrb perkapitanya sebesar 23.756, pada tahun 2006 sebesar 24.304,pada tahun 2007 sebesar 24.922, pada tahun 2008 sebesar 25.478 dan pada tahun 2009 sebesar 25.291 

Didaerah Jawa dibagi menjadi 6 provinsi, yaitu:

1. Prov.DKI Jakarta PDRB perkapitanya pada tahun 2005 sebesar 33.205, pada tahun 2006 sebesar 34.837, pada tahun 2007 sebesar 36.733, pada tahun 2008 38.671 dan pada tahun 2009 sebesar 40.269
2. Prov.Jawa barat pada tahun 2005 PDRB perkapitanya sebesar 6.204, pada tahun 2006 sebesar 6.480, pada tahun 2007 sebesar 6.799, pada tahun 2008 sebesar 7.092 dan pada tahun 2009 sebesar 7.292
3. Prov. Jawa Tengah PDRB perkapitanya pada tahun 2005 sebesar 4.488, tahun 2006 sebesar 4.690, pada tahun 2007 sebesar 4.914,pada tahun 2008 sebesar 5.143 dan pada tahun 20009 sebesar 5.346
4. Prov.DI. Yogyakarta pada tahun 2005 mempunyai PDRB perkapitanya sebesar 5.025, pada tahun 2006 sebesar 5.157, pada tahun 2007 sebesar 5.326, pada tahun 2008 sebesar 5.538 dan pada tahun 2009 sebesar 5.726
5. Prov. Jawa,  Timur pada tahun 2005 PDRB perkapitanya sebesar 7.027, pada tahun 2006 sebesar 7.393, pada tahun 2007 sebesar 7.801, pada tahun 2008 mengalami kenaikan menjadi sebesar 8.220 dan pada tahun 2009 sebesar 8.588
6. Prov. Banten di tahun 2005 PDRB perkapitanya sebesar 6.406, pada tahun 2006 sebesar 6.634, pada tahun 2007 sebesar 6.903,  pada tahun 2008 sebesar 7.165 dan pada tahun 2009 menjadi sebesar 7.363

Di Bali hanya ada 1 Provinsi, yaitu :

1. Prov.Bali yang mempunyai PDRB perkapitanya di tahun 2005 sebesar 6.188, pada tahun 2006 sebesar 6.444, ,pada tahun 2007 sebesar 6.752, pada tahun 2008 sebesar 7.082, dan pada tahun 2009 sebesar 7.386

Di Daerah Kalimantan dibagi menjadi  4 Provinsi, yaitu:

1. Prov.Kalimantan Barat yang mempunyai PDRB per kapita pada tahun 2005 sebesar 5.830,pada tahun 2006 sebesar 6.030, pada tahun 2007 sebesar 6.285, tahun 2008 sebesar 6.515 dan pada tahun 2009 sebesar 6.715
2. Prov.Kalimantan Tengah pada tahun 2005 PDRB perkapitanya sebesar 7.125, pada tahun 2006 sebesar 6.030, pada tahun 2007 sebesar 7.767, pada tahun 2008 sebesar 8.130 dan pada tahun 2009 sebesar 8.458
3. Prov. Kalimantan Selatan  PDRB perkapitanya pada tahun 2005 sebesar 7.066, pada tahun 2006 7.307, pada tahun 2007 sebesar 7.632, pada tahun 2008 sebesar 7.990 dan pada tahun 2009 sebesar 8.272
4. Prov. Kalimantan Timur PDRB perkapita pada tahun 2005 sebesar 32.537, pada tahun 2006 sebesar 32.689, pada tahun 2007 sebesar 32.527, pada tahun 2008 sebesar 33.316 dan pada tahun 2009 sebesar 33.333. Provinsi ini merupakan Provinsi yang mempunyai PDRB per kapita paling tinggi dibandingkan dengan PDRB per kapita di Daerah Kalimantan yang lain.

Di Daerah Sulawesi dibagi menjadi 6 Provinsi, yaitu :

1. Prov.Sulawesi Utara mempunyai PDRB per kapita pada tahun 2005 sebesar 5.945, pada tahun 2006 sebesar 6.222, pada tahun 2007 sebesar 6.559, pada tahun 2008 sebesar 6.988 dan pada tahun 2009 sebesar 7.465
2. Prov.Sulawesi Tengah yang mempunyai PDRB perkapita pada tahun 2005 sebesar 5.083, pada tahun 2006 sebesar 5.383, pada tahun 2007 sebesar 5.711, pada tahun 2008 sebeesar 6.047 dan pada tahun 2009 sebesar 6.400
3. Prov.Sulawesi Selatan pada tahun 2005 PDRB perkapita sebesar 4.863, pada tahun 2006 sebesar 5.118, pada tahun 2007 sebesar 5.368, pada tahun 2008 sebesar 5.708 dan pada tahun 2009 5.983
4. Prov.Sulawesi Tenggara tahun 2005 PDRB perkapitanya sebesar 4.126, pada tahun 2006 sebesar 4.347, pada tahun 4.594, pada tahun 2008 sebesar 4.824 dan pada tahun 2009 sebesar 5.084
5. Prov.Gorontalo mempunyai PDRB perkapita pada tahun 2005 sebesar 2.166, pada tahun 2006 sebesar 2.294, pada tahun 2007 sebesar 2.36, pada tahun 2008 sebesar 2.593 dan pada tahun 2009 sebesar 2.755
6. Prov. Sulawesi Barat tahun 2005 PDRB perkapita sebesar 3.152, pada tahun 2006 sebesar 3.317, tahun 2007 sebesar 3.509, tahun 2008 sebesar 3.751 dan pada tahun 2009 sebesar 3.919

Di Daerah lainnya(diluar Pulau Jawa&Bali) dibagi menjadi 6 Provinsi, yaitu:

1.  Prov. Nusa Tenggara Barat(NTB) pada tahun 2005 PDRB perkapitanya sebesar 3.660, pada tahun 2006 sebesar 3.697, pada tahun 2007 sebesar 3.813, pada tahun 2008 sebesar 3.850 dan pada tahun 2009 sebesar 4.130
2. Prov.Nusa Tenggara Timur(NTT) pada tahun 2005 PDRB perkapitanya sebesar 2.306, pada tahun 2006 sebesar 2.376,pada tahun 2007 sebesar 2.451, pada tahun 2008 dan 2009 sebesar 2.520&2.578
3. Prov. Maluku pada tahun 2005 PDRb perkapitanya sebesar 2.577, pada tahun 2006 sebesar 2.680, pada tahun 2007 sebesar 2.791 ,pada tahun 2008 sebesar 2.867 dan tahun 2009 sebesar 2.981
4. Prov.Maluku Utara PDRB perkapita tahun 2005 sebesar 2.447, tahun 2006 sebesar 2.540, tahun 2007 sebesar 2.649, tahun 2008 sebesar 2.762 dan tahun 2009 sebesar 2.882
5. Prov.Papua Barat PDRB perkapita pada tahun 2005 sebesar 7.712, pada tahun 2006 sebesar 7.903, tahun 2007 sebesar 8.288, tahun 2008 sebesar 8.725 dan pada tahun 2009 sebesar 9.099
6. Sedangkan di Prov. Papua tahun 2005 PDRB perkapitanya sebesar 11.479, tahun 2006 sebesar 9.318, tahun 2007 sebesar 9.526,tahun 2008 sebesar 9.264 dan pada tahun 2009 sebesar 10.931

Jadi, Rata-rata PDRB perkapita di daerah Sumatera pada tahun 2005 sebesar 7.970, tahun 2006 sebesar 8.245, tahun 2007 sebesar 8.508, tahun 2008 sebesar 8.778, dan tahun 2009 sebesar 8.930. Rata-rata PDRB perkapita di daerah Jawa pada tahun 2005 sebesar 7.860, tahun 2006 sebesar 8.228, tahun2007 sebesar 8.648, tahun 2008 sebesar 9.067 dan tahun 2009 sebesar 9.407, sedangkan jika Provinsi di Daerah Jawa dan Bali digabungkan maka rata-rata PDRB perkapitanya pada tahun 2005 akan menjadi sebesar 7.817, tahun 2006 sebesar 8.182, tahun 2007 sebesar 8.599, tahun 2008 sebesar 9.016, dan tahun 2009 sebesar 9.335. Rata-rata PDRB perkapita di Daerah Kalimantan pada tahun 2005 sebesar 12.699, tahun 2006 sebesar 12.949, tahun 2007 sebesar 13.171, tahun 2008 13.625 dan tahun 2009 sebesar 13.857. Rata-rata PDRB perkapita di Daerah Sulawesi pada tahun 2005 sebesar 4.685, pada tahun 2006 sebesar 4.931, tahun 2007 sebesar 5.193,tahun 2008 sebesar 5.513 dan tahun 2009 sebesar 5.810. Rata-rata PDRB perkapita menurut daerah lainnya (NTB,NTT,Maluku,Malkut,Papua Barat, Papua)  pada tahun 2005 sebesar 4.389, tahun 2006 sebesar 4.136, tahun 2007 sebesar 4.267, tahun 2008 sebesar 4.303 dan tahun 2009 sebesar 4.695. Sedangkan Jumlah Total dari PDRB perkapita dari 33 Provinsi adalah Tahun 2005 sebesar 7.688, Tahun 2006 sebesar 7.982, Tahun 2007 sebesar 8.326, Tahun 2008
sebesar 8.683 dan Tahun 2009 sebesar 8.975. PDB Indonesianya dari tahun 2005-2009 menjadi sebesar : 7.964,8.292,8.706,9.112,dan 9.409




Sumber : www.bps.go.id
Hari : Selasa
Tanggal :10-May-2011
jam : 21.00

Rangkuman Sistem Ekonomi Indonesia

Sistem Ekonomi Indonesia

Sistem Ekonomi adalah ssalah satu alat guna mencapai tujuan kehidupan bersama suatu bangsa atau negara. Menurut Grossman(1984), sebuah sistem ekonomi dikatakan baik bila dilihat dari dua aspek :

- Dayatahan dan daya adaptasi(adjustment and adaption capabilities)

- Unjuk prestasi (perfomance)

Pergumulan pemikiran ttg sistem ekonomi apa yang sebaiknya digunakan oleh suatu perekonomian negara adalah proses yang tidak pernah berhenti demikian juga halnya di Indonesia.Pergumulan itu tercermin dari evolusi pemikiran ttg sistem ekonomi Pancasila (SEP). Menurut para ahli misalnya Sri-Edi Swasono (1985) pergulatan pemikiran ttg SEP pada hakikatnya merupakan dinamika penafsiran ttg pasal-pasal ekonomi dalam UUD 1945.

Pasal-pasal Ekonomi dalam UUD 1945

Dalam pidato Wakil Presiden RI dalam konferensi ekonomi di Yogyakarta  pada tanggal 3 Februari 1946 ditegaskan bahwa dasar sistem perekonomian Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945.

Ada tiga pasal yang dianggap memberika fondasi tentang SEP, yaitu pasal 33 dan pasal 23, pasal 34 UUD 1945

.Pasal 33

Ayat (1):Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asa kekeluargaan.

Ayat(2) : Caban-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat(3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terlindung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa pengertian "menguasai hajat hidup orang banyak "adalah pengertian yang dinamis,pengertian yang isi kongkretnya berkembang. Mengenai hal itu pemerintah telah merumuskan melalui Undang-Undang No.1 TAHUN 1967 mengenai Penanaman Modal, yang anatara lain menyatakan: "...bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak adalah:

1. pelabuhan-pelabuhan
2. produksi,transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum
3. telekomunikasi
4. pelayanan
5. penerbangan
6. air minum
7. kereta api umum
8. pembangkit tenaga atom
9. media massa

Untuk itu negara memerlukan pengaturan tentang keuangan negara  sebab tanpa keuangan, negara tidak dapat menjalankan fungsinya. UUD 1945 Pasal 23 memberikan pengaturan tentang itu.
Pasal 23 ayat (1)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-Undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran tahun yang lalu.

Ayat (!) pasal 23 dapat ditfsirkan bahwa keputusan pemerintah tentang anggaran harus berdasarkan hak dan kedaulatan rakyat,yang diwakili oleh para anggota DPR.

Pasal 27 Ayat (2)Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

  Dari begitu banyak pemikiran tentang SEP, hanya beberapa yang dibahas ringkas

1) Pemikiran Mohammad Hatta

Bung Hatta dikenal sebagai perumus pasal 33 UUUD 1945, hal yang mendasari bung Hatta menyusun pasal 33 adalah pengalaman pahit bangsa Indonesia yang dijajah bangsa yang menganut paham Kapitalis-Liberalis. Karena itu menurut Moh.Hatta sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia harus berdasarkan kekeluargaan dengan membangun usaha Koperasi.

2) Pemikiran Wilopo

Menurut Wilopo , Pasal 33 memiliki arti SEP sangat menolak sistem liberal. karena itu SEP juga menolak sektor swasta yang merupakan penggerak utama sistem ekonomi kapitalis -Liberal. Penolakan ini berakar pada kekhawatiran bahwa sektor swasta akan memnunculkan masalah eksploitasi kaum kaya /pemilik modal terhadap kaum lemah / buruh.

3) Pemikiran Widjojo Nitisastro

Menurut Widjojo, pasal 33 UUUD 1945 jangan ditafsirkan sebagai penolakan terhadap sektor swasta . Justru dalam SEP sektor swasta diberikan kesempatan brkembang sesuai dengan pasal 27. Dengan demikian sektor swasta dapat turut berperan dalam proses pertumbuhan dan pemerataan. Agar sektor swasta tidak menjadi eksploitatif peranan negara amat penting dalam memimpin da melaksanakan pembangunan ekonomi.

4) Pemikiran Mubyartop

Menurut Mubyarto , SEP adalah sistem yang bukan kapitalis dan juga bukan sosialis. Salahsatu perbedaan SEP dengan kapitalis atau sosialis ,manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan akanmateri saja.. Asumsi ini tidak cocok untuk membangun SEP. Karena itu, Mubyarto menyusun sebuah konsep yang ideal tentang manusia Pancasila.. Menurutnya Manusia Pancasila adalah manusia yang selalu meyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani,baik karena dorongan rasional maupunmoralitas.

5) Pemikiran Emil Salim

Konsep Emil Salim tentang SEP sangat sederhana , yaitu sistem ekonomi pasar dan perencanaan, Menurut Emil Salim, di dalam sistem tersebutlah tercapai keseimbangan antara sistem komando dengan sistem pasar.

Sistem ekonomi Indonesia sudah cukup jelas dirumuskn oleh tokoh-tokoh pemerintahan pada awal Republik Indonesia berdiri. Dalam perkembangannya ,pembicaraan tentangsistem ekonomi Indonesia tidak hanya berkisar pada system ekonomi campuran tetapi mengarah ke suatu bentuk baru yang disebut dengan Sistem Ekonomi Pancasila.

Ciri-Ciri SI\istem E konomi Pancasila

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila yang sering disebut pula sebagai Demokrasi Ekonomisecara garis besar ada empat sebagai berikut:

a) Peranan negara penting, tetapi tidak dominan. Maksudnya agar dapat dicegah timbulnya sistemliberal.  Dalam Sistem Ekonomi Pancasila, usaha negara dan swasta tumbuh berdampingan dan secara seimbang.

b) Sistem ekonomi tidak didominasi oleh modal dah tidak didominasi buruh. Sistem ekonomi didasarkan atas asas kekeluargaan menurut keakraban hubungan antarmanusia.

c) Masyarakat memegang peranan penting. Maksudnya produksi dikerjakan oleh semua dan di bawah pimpinan atau pengawasanangota-anggota masyarakat.

d) Negara menguasai  Bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

www.gunadarma.ac.id

sumber : Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi),edisi ketiga/Bab 24 "Sistem Ekonomi Indonesia, hal 477-487.

Hari: Sabtu
tanggal :05/03/2011
jam :13.00

Tugas 1( Sistem Ekonomi)

Sistem Ekonomi Indonesia

Definisi Ekonomi menurut pakar :

Menurut Gregory Grossman (1984) yang dimaksud dengan sistem ekonomi adalah

"... system is the notion that the various parts and components (economics units and agents,institutions) not only interconnect and interact but do so with a certain degree of mutual consistency and coherence..."(Gregory Grossman,1984,halaman 15)

Sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur terdiri atas unit-unit dan agen-agen ekonomi serta lembaga-lembaga (institusi-institusi) ekonomi, yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melain kan juga sampai tingkat tertentu saling menopang dan memengaruhi.

sumber: Buku Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi) / Prathama Rahardja dan Mandala Manurung
jam:09.00

Menurut Dosen Drs.Wahyu Hidayat R.M.M
Sistem ekonomi adalah mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran

sumber: 
www.docstoc.com/docs/22434179/konsep-sistem-ekonomi
jam:09.25


Menurut Damairy(1966)
Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antara manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan, selanjutnya dikatakan  pula bahwa sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan  falsafah pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak.
sumber :www.scribd.com/doc/19623974/sistem-ekonomi-indonesia
jam:09.31

Macam-macam Sistem Ekonomi

1.  Sistem Tradisi (Tradition Economy)

Mekanisme koordinasi berdasarkan tradisi berlaku dalam perekonomian yang masih ada sangat sederhana, dimana kegiatan ekonomi sangat terbatas jumlah penduduk masih sangat sedikit dan saling mengenal. kekeluargaaanya pun sangat kuat.skala produksi masih sangat kecil/hanya cukup untuk memenuhikebutuhan sendiri.Kelebihan produksi akan ditukarkan(barter) dengan produksi lain dari keluarga/ nit ekonomi yang lain. dalam sistem ekonomi tradisi masalah terbesar yang dihadapi adalah rendahnya inovasi dan produktivitas serta begitu buruknya distribusi pendapatan.

2. Sistem Komando (Commmand Economy)

Dikatakan sistem komando karena mekanisme koordinasinya memang berdasarkan komando pusat kekuasaan(central authority). Semua kegiatannya yang penting: Produksi, Konsumsi, dan distribusi.

3. Sistem Ekonomi Pasar(Market Economy)

Sistem Ekonomi pasar mengandalkan interaksi kekuatan permintaan-penawaran sebagai alat alokasi yang efisien. indikator yang digunakan parapelaku ekonomi adalah tingkat harga dan perubahannya. 

Kelebihan(kekuatan)dari sistem ekonomi pasar adalah kecilnya peranan pemerintah yang berarti juga menekan biaya-biaya birokrasi.

4.Sistem Kapitalis (Capitalist Economy)

Sistem ekonomi Kapitalis (capitalist economy) adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif dan atau faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu/swasta. Sementara tujuan utama kegiatan produksi adalah menjual untuk memperoleh laba.

5. Sistem Sosialis(Socialist Economy)

Sistem sosialis berpandangan kemakmuran individu hanya mungkin tercapai bila terfondasikan kemakmuran bersama. Konsekuensinya penguasaan individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor ekonomi harus ditekan sedikit mungkin. itulah sebabnya dalam masyarakat sosialis sebagian besar kepemilikan merupakan kpemilikan sosial (social property). Variasi ideologi Sosialisme sangat beragam ada yang berlandaskan agama (sosialisme-religius), atau yang berlandaskan asas demokrasi |(sosialisme-demokratis). tetapi yang paling banyak dibicarakan karena pengaruhnya sangat besar  adalah Sosialisme yang berdasarkan ajaran Marxisme dan Komunisme.

6. Sistem Campuran (Mixed Economy)

Sistem ekonomi campuran  adalah pengkombinasian kekuatan sistem sosialis dan sistem kapitalis ,sekaligus mereduksi atau saling menutupi kelemahan-kelemahan kedua sistem tersebut.

 www.gunadarma.ac.id

sumber:

• Prathama Rahardja dan Mandala Manurung/Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi), edisi ketiga/bab 23"Sistem-sistem ekonomi:Suatu perbandingan" hal 463-476.
• http://www.docstoc.com/docs/22434179/konsep-sistem-ekonomi
• http://www.scribd.com/doc/19623974/sistem-ekonomi-indonesia
• http://wulandariplace.blogspot.com/

Hari :Minggu

Jam :09.40

tugas 9

1.Jelaskan tentang Siklus hidup produk (Product life cycle) ?

Tahap Perkenalan (Introduction):

Penjualan rendah, Biaya tinggi, Laba negatif, Pelanggan inovatif, Pesaing sedikit.

Tahap Pertumbuhan (Growth):

Penjualan menanjak, Biaya moderat, Laba meningkat, Pelanggan pemula, Pesaing meningkat.

Tahap Kematangan(Maturity):

Penjualan puncak, Biaya rendah, Laba tinggi, Pelanggan mayoritas, Pesaing stabil.

Tahap Kemunduran (Decline) :

Penjualan menurun, Biaya rendah, Laba menurun, Pelanggan terlambat,Pesaing berkurang.

2. Tahap keberapa produk dikatakan sebagai Leader product? Sebutkan contohnya !

Pada tahap ketiga atau pada tahap kematangan karena pada tahap ini penjualan mencapai puncak, dengan biaya rendah sehingga menghasilkan Laba yang tinggi pelanggan pun mayoritas dan pesaing stabil sehingga pada tahap ini disebut dengan "Leader Product".

contohnya:

Produk Minuman : Aqua

Produk Mie: Indomie

Produk Anti Nyamuk: Autan

3.Mengapa perlu diadakan diversifikasi produk?

Diversifikasi adalah penambahan produk baru yang mempunyai fungsi produk,proses produksi atau teknologi, dan atau sasaran pasarnya berbeda dengan produk lama, dan sebagai perbandingan dengan produk yang lama sehingga dapat memperbaiki kesalahan/kekurangan-kekurangan yang terjadi pada proses produksi yang lama.

sumber dari:

www.google.com

seri diktat kuliah "Dasar Pemasaran" Teguh Budiarto BAB 6 'PRODUK' Hal.74

www.gunadarma.ac.id